DK Keamanan PBB Gagal Sepakati Resolusi AS dan Rusia

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (25/10) kembali gagal mengadopsi resolusi terkait perang Israel-Hamas, setelah Rusia dan Cina secara kompak memveto rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS). Sementara rancangan resolusi yang diusulkan oleh Moskow, juga tidak mendapat dukungan yang cukup, karena mayoritas anggota menyatakan "abstain".

Resolusi AS dukung "jeda waktu demi kemanusiaan”

AS, negara pendukung Israel yang menggunakan hak vetonya pekan lalu, sebelumnya mengajukan resolusi yang akan mendukung  "jeda waktu demi kemanusiaan", guna mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza yang telah diblokade selama berminggu-minggu. Resolusi itu juga mendukung hak "semua negara" untuk mempertahankan diri dalam batasan hukum internasional.

Namun, rancangan resolusi yang digagas oleh Amerika Serikat itu tidak menyerukan gencatan senjata secara penuh. Sehingga, Rusia mengajukan usulannya sendiri yang menginginkan "gencatan senjata kemanusiaan dengan segera, tahan lama, dan sepenuhnya dihormati" serta "mengutuk semua tindakan kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil".

Sepuluh negara mendukung resolusi AS, tetapi Rusia dan Cina kompak menggunakan hak veto mereka. Uni Emirat Arab, yang hubungannya dengan Israel perlahan makin akrab sejak normalisasi pada tahun 2020 dan mewakili blok Arab, juga memberikan suara menentang, sementara dua negara lainnya, Brasil dan Mozambik, abstain.

"Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB memiliki pengaruh apa pun terhadap kemungkinan serangan darat oleh Israel di Gaza," kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia.

"Dokumen yang sangat dipolitisasi ini jelas memiliki satu tujuan, bukan untuk menyelamatkan warga sipil, tetapi untuk menopang posisi politik AS di wilayah tersebut," tambahnya.

Dubes AS di PBB: Kami telah mendengarkan Anda semua

Duta Besar AS di PBB, Linda Thomas-Greenfield, bersikeras Amerika Serikat telah mempertimbangkan masukan-masukan dari seluruh dunia, sejak AS menggunakan vetonya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, yang membawa rancangan resolusi AS tersebut dalam sebuah sesi pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (24/10), secara tegas juga berbicara mengenai "jeda waktu demi kemanusiaan", bahkan ketika dia mengesampingkan perihal gencatan senjata secara formal.

"Amerika Serikat sangat kecewa karena Rusia dan Cina memveto resolusi ini," kata Thomas-Greenfield. "Kami telah mendengarkan Anda semua."

Thomas-Greenfield menuduh Rusia, yang sering menerima kritik sejak invasinya ke Ukraina, melakukan "perilaku sinis dan tidak bertanggung jawab" karena mengajukan usulannya sendiri "tanpa konsultasi" dan karena "sejumlah bagian yang bermasalah".

Hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab dan Gabon yang memberikan suara setuju pada rancangan resolusi Moskow itu. AS dan Inggris sepakat memberikan suara tidak setuju, sementara sembilan negara lainnya termasuk sekutu AS, Prancis dan Jepang, memilih untuk abstain.

Kebuntuan di KTT Dewan Keamanan PBB

Duta Besar Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh mengatakan, Dewan Keamanan harus merespon secara "nyata" terhadap situasi yang mengerikan di Jalur Gaza.

Pada sesi pembicaraan tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (24/10), "kami mendengar lusinan pernyataan yang memohon agar dewan ini memberikan nilai yang sama terhadap kehidupan warga Palestina seperti halnya terhadap kehidupan warga Israel", ungkap Nusseibeh.

"Kita tidak bisa membiarkan adanya penyamarataan dalam hal ini. Tidak ada hierarki kehidupan warga sipil," tambahnya.

Akibat kebuntuan pada sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, Majelis Umum PBB yang cakupannya lebih luas, menjadwalkan sidang memperdebatkan situasi perang Israel-Hamas hari Kamis (26/10) dan Jumat (27/10).

Resolusi dari Majelis Umum yang mewakili keseluruhan anggota PBB, tanpa satupun negara memiliki hak veto, bersifat tidak mengikat. Namun, negara-negara Arab sedang mengupayakan sebuah resolusi yang mungkin akan diputuskan minggu ini, ungkap para diplomat.

Rancangan resolusi tersebut berisikan desakan untuk melakukan gencatan senjata segera dan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Israel telah membombardir Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu, setelah Hamas berhasil menyerang melintasi perbatasan yang menewaskan 1.400 orang yang sebagian besar warga sipil, dan menyandera setidaknya 222 orang lainnya dalam aksi serangan terburuk dalam sejarah konflik antardua negara, kata para pejabat.

Sejauh ini, lebih dari 6.500 warga Palestina telah terbunuh dan timbul kekhawatiran jumlah korban akan terus meningkat, mengingat adanya kemungkinan Israel akan melancarkan serangan darat besar-besaran, dalam upaya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera.

kp/gtp/as (DW/AFP)