Wakil Presiden AS Serukan 'Gencatan Senjata Segera' di Gaza

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Minggu (03/03) waktu setempat meminta agar proposal gencatan senjata selama enam minggu dalam perang Israel-Hamas diterima.

"Mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera setidaknya selama enam minggu ke depan, dan itulah yang saat ini sedang dibahas,” kata Harris dalam pidatonya pada sebuah acara di Selma, Alabama.

Pernyataan Harris itu pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan hadirin yang hadir dalam acara tersebut.

"Rakyat di Gaza kelaparan. Kondisinya tidak manusiawi dan rasa kemanusiaan kita memaksa kita untuk bertindak … Pemerintah Israel harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan aliran bantuan secara signifikan. Tanpa alasan,” tambahnya.

Seperti yang disampaikan Harris, pembicaraan mengenai gencatan senjata sebelum bulan suci Ramadan pekan depan, sedang berlangsung di Mesir.

Kelompok Hamas yang menguasai Gaza dilaporkan telah mengirimkan delegasi untuk putaran perundingan baru.

Sementara Israel tidak mengirimkan delegasinya karena pemerintah masih menunggu laporan terkait berapa banyak sandera dari Israel yang masih hidup dan berapa banyak tahanan Palestina yang dicari Hamas sebagai imbalan atas setiap sandera tersebut, demikian menurut laporan media Israel.

"Hamas mengklaim mereka menginginkan gencatan senjata. Ya, sudah ada kesepakatan di atas meja. Dan seperti yang telah kami katakan, Hamas perlu menyetujui kesepakatan itu,” kata Harris.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Yang bertindak sebagai mediator antara Hamas dan Israel, dua pihak yang saat ini tidak berbicara secara langsung satu sama lain, adalah Mesir dan Qatar.

Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, termasuk Israel, Jerman, dan Amerika Serikat. Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang di Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

Sekitar 250 orang diyakini telah disandera. Militer Israel mengatakan 130 sandera masih berada di Gaza, 31 di antaranya diyakini tewas. Respons militer Israel telah menyebabkan 30.410 kematian, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.
.

Tanpa restu Netanyahu, anggota Kabinet Perang Israel berkunjung ke AS

Kamala Harris dijadwalkan akan bertemu dengan Benny Gantz, seorang anggota Kabinet Perang Israel, pada hari Senin (04/03) waktu setempat, demikian menurut rencana perjalanan yang dirilis oleh Partai Persatuan Nasional yang dipimpin Gantz.

Perjalanan Gantz ke Washington D.C. itu juga mencakup pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (05/03) waktu setempat.

Gantz sebelumnya sudah memulai perjalannya pada hari Minggu (03/03) dengan duduk bersama para pejabat dari Komite Urusan Masyarakat Israel Amerika.

Kunjungan Gantz ke ibu kota AS itu terjadi di saat meningkatnya friksi antara Amerika dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai cara-cara dalam meringankan penderitaan warga Palestina dan rencana pascaperang untuk Gaza.

Menurut laporan Associated Press yang mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, kunjungan Gantz yang berlangsung hampir lima bulan sejak perang Israel-Hamas pecah tersebut, juga tampaknya dilakukan tanpa izin Netanyahu, yang menandakan adanya perpecahan lebih lanjut dalam tubuh pemerintahan Israel.

Asscoiated Press melaporkan bahwa seorang pejabat dari partai sayap kanan Likud pimpinan Netanyahu mengatakan bahwa Netanyahu telah melakukan "pembicaraan yang sulit” dengan Gantz, saingan politik Netanyahu yang berhaluan tengah, dan dalam pembicaraan itu Netanyahu mengatakan kepada Gantz bahwa Israel hanya punya satu perdana menteri.

Pemerintahan Netanyahu selama ini telah menghadapi banyak kemarahan terkait nasib lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Gaza. Perbedaan pendapat mengenai apa yang perlu dilakukan untuk membebaskan sandera di Gaza pun muncul di tubuh pemerintahan Israel.

gtp/hp (Reuters, AP, AFP, dpa)