1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Skenario Politik Thailand

31 Januari 2014

Pemerintah Thailand tetap menggelar pemilihan umum meski muncul kecemasan mengenai ancaman kekerasan seiring keinginan para demonstran yang melanjutkan upaya mereka menjatuhkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

https://p.dw.com/p/1B0DT
Foto: Reuters

Ketidakpastian politik menggantung di atas awan Thailand seiring digelarnya pemilu hari Minggu. Inilah sejumlah skenario yang mungkin akan terjadi:

Kudeta Pengadilan

Pengadilan Thailand beberapa pekan terakhir aktif dalam menangani sejumlah isu penting terkait upaya partai Yingluck yakni Puea Thai Party untuk mengubah konstitusi.

Sejumlah anggota parlemen sebagian besar anggota Puea Thai, bisa menghadapi ancaman tuduhan penyimpangan di Mahkamah Agung karena berupaya mengubah konstitusi, untuk membuat status Senat yang setengah anggotanya ditunjuk menjadi anggota Senat penuh. Sesuatu yang dianggap ilegal.

Mahkamah Konstitusi juga menangani kasus terkait dasar hukum yang memperbolehkan kesepakatan internasional dibuat oleh pemerintah tanpa menyampaikannya kepada parlemen. Kelompok oposisi Democrat Party telah meminta Yingluck dan para menterinya dilarang berpolitik atas tuduhan ini.

Komisi Anti Korupsi kini sedang mempercepat penyelidikan atas Yingluck terkait salah satu kebijakannya yang dituding dipenuhi praktek korupsi dan menghabiskan uang pajak milyaran dollar.

Intervensi Militer

Angkatan bersenjata yang dikenal berkali-kali melakukan kudeta, selama ini memang mencoba bersikap netral. Tapi para jenderal dikenal membenci Thaksin.

Aksi protes sejauh ini sebagian besar berlangsung damai dan pemerintah cenderung menghindari konfrontasi. Tapi jika kekerasan semakin meluas, meski tidak jelas siapa yang bertanggungjawab, angkatan bersenjata bisa masuk dan merebut kekuasaan, dengan alasan untuk mencegah kekacauan.

Namun sejumlah analis mengatakan, “kaus merah” pendukung Thaksin akan bangkit jika terjadi kudeta atau ada langkah yang memperlihatkan upaya untuk mencegah partai pro-Thaksin untuk memenangkan pemilu.

Partai Yingluck Menang Pemilu

Partai yang berkuasa Puea Thai telah menggunakan kebijakan populis untuk meraih dukungan pemilih di basis pedesaan. Dengan aksi boikot yang dilakukan oposisi atas pemilu, maka partai Yingluck hampir pasti akan menang.

Protes anti Thaksin mungkin juga akan mulai kehilangan momentum dan dukungan finansial. Para pendukung dari kalangan yang setia pada raja bisa melangkah mundur menyelamatkan muka, dengan membuat kesepakatan di belakang layar dengan Thaksin. Membiarkan partai Thaksin berkuasa, mungkin dengan syarat bekas perdana menteri itu tetap berada di pengasingan.

Yingluck akan membentuk pemerintahan dengan janji reformasi dan kompromi. Tapi janji itu tak akan bisa segera dilaksanakan, dan mengakibatkan munculnya ketidakstabilan politik lebih lanjut.

Dihalanginya sejumlah kandidat untuk mendaftar, bisa jadi akan membuat parlemen kekurangan anggota untuk membuka masa persidangan baru dan melantik pemerintahan terpilih. Jika tak mencapai kuorum, maka Yingluck akan terpaksa membentuk pemerintahan sementara dengan kekuasan terbatas dan tidak bisa menjalankan kebijakan baru.

Partai Yingluck Menang Pemilu tapi Dibatalkan

Bahkan jika Puea Thai menang dengan meyakinkan, lawan-lawan politiknya tak akan menerima hasil tersebut. Para pemrotes anti Thaksin akan menuding pemilu itu curang sebagai usaha menggagalkan hasil pemungutan suara.

Komisi Pemilu bisa jadi akan menolak memberikan dukungan atas hasil pemilihan. Kalaupun menerima, maka keberatan hukum akan diajukan atas hasil pemilu itu dengan membawanya ke pengadilan.

Negara itu akan limbung dan para demonstran yang sejak awal tak menerima pelaksanaan pemilu akan mengintensifkan upaya mereka memerangi pemerintahan sementara yang tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan politik. Intervensi militer dalam skenario ini menjadi terbuka.

Graham Lucas Interview

ab/hp (rtr,ap,afp)